Paring Waluyo Utomo

Adakah Tempat Mengadu Bagi Korban Lapindo?

2011-12-10T04:19:00.000-08:00

Oleh: Paring Waluyo Utomo

Saat ini genap lima tahun, tujuh bulan kejadian munculnya semburan lumpur Lapindo di Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo. Setelah empat tahun berlalu, alih alih mendapatkan kehidupan lebih baik, mayoritas korban justru mengalami kemerosotan kualitas hidup. Harus diakui bahwa ada juga korban yang memang pandai menjawab tantangan, sehingga mereka bisa tetap mendapatkan hidup yang baik.

Dari waktu selama itu, entah sampai kapan lumpur akan berhenti menyembur, berimplikasi serius bagi korban dan calon korban. Alih-alih mendapatkan penanganan yang menggembirakan, mereka yang menjadi korban secara langsung, justru menghadapi bola pingpong birokrasi Lapindo Brantas Inc (LBI) dan pemerintah. Ada banyak deret cerita yang bisa penulis contohkan atas fenomena ini.

Pada bulan Juli 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempin rapat kabinet terbatas, BPLS, LBI, Pemkab Sidoarjo, dan Pemprov Jatim, serta LBI, dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Presiden SBY menginstruksikan, terhitung mulai Bulan Juli 2007, dalam sepuluh minggu ke depannya, semua berkas warga harus selesai untuk mendapatkan uang muka 20 persen.

Namun perintah presiden itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh LBI dan PT MLJ. Sampai saat ini masih ada puluhan berkas warga korban Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak berlum terbayarkan uang muka 20 persennya. Kejadian yang sama terulang kembali ketika jatuh tempo pembayaran 80 persen. Jatuh tempo pembayaran ini dimulai pada bulan Juni 2008.

Meksipun petinggi LBI dan PT MLJ berulangkali menyatakan tetap komitmen membayar 80 persen aset warga, namun komitmen itu tidak disertai batas waktu, akibatnya, komitmen itu tidak dapat menjadi pegangan pasti bagi korban Lapindo. Resikonya, korban Lapindo tidak bisa membuat perencanaan yang pasti pula untuk menyusun masa depan dengan bekal pembayaran 80 persen.

Menghadapi ketidakpastian ini, pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), korban Lapindo melakukan pengaduan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Men PU), Menteri Sosial (Mensos), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil pembicaraan ini menyepakati bahwa aset korban Lapindo sebesar 80 persen harus dibayarkan oleh LBI melalui PT MLJ sesuai dengan tanggal jatuh tempo, serta dibayarkan dengan tunai.

Pada kesempatan yang sama, BPN memberikan jaminan bahwa tidak ada kendala hukum apapun menyangkut bukti kepemilikan tanah warga yang berupa letter c, petok d, dan Surat Keputusan Gubernur Jatim tentang sawah (gogol). Karena, khusus dalam kasus Lapindo, BPN memberlakukan status yang sama atas bukti kepemilikan tanah, baik sertifikat, letter c, petok d maupun SK Gogol. Sebab sebelumnya, PT MLJ mempermasalahkah bukti kepemilikan tanah warga yang berupa letter c, petok d dan SK Gogol.

Dengan mudahnya kesepakatan-kesepakatan ini dibuat, namun begitu perwakilan warga kembali lagi ke Porong, kesepakatan-kesepakatan itu seperti macan kertas. Bagi warga, kesepakatan tertulis itu sangat menjanjikan, sayangnya kesepakatan itu “garang” secara tertulis, namun tidak ada realisasi yang konkrit dilapangan.

Kebohongan terus terulang kembali, pada Desember 2008, korban Lapindo yang tergabung dalam Tim 16 Perumtas berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, mereka ditemui oleh Presiden SBY dan menteri-menteri terkait. Tercapai kesepakatan antara LBI dengan delegasi Tim 16 Perumtas, bahwa pembayaran 80 persen akan diangsur Rp. 30 juta per bulan untuk bangunan rumah warga yang tenggelam. Bahkan kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY.

Ketika para korban itu pulang kampung, mereka hanya menghadapi ketidakpastian atas kesepakatan tersebut. Janji dibayarkan Rp 30 juta per bulan tidak terealisasi secara keseluruhan kepada para anggota Tim 16 Perumtas yang berjumlah ribuan kepala keluarga. Pada Bulan Januari 2009, angsuran itu hanya tersalurkan kepada kurang lebih 300 an berkas, dengan nominal yang variatif, antara Rp. 10 – 30 juta.

Belakangan, kesepakatan ini direvisi kembali oleh LBI dengan fasilitasi pemerintah. Pada Februari 2009 di Kantor Men PU, seluruh perwakilan korban Lapindo diminta menyaksikan pengumuman kesanggupan membayar atas 80 persen aset warga. Imam Agustino, selaku General Menager LBI awalnya mengumumkan bahwa LBI menyiapkan anggaran Rp. 40 milyar dalam sebulan untuk pembayaran angsuran 80 persen.

Kontan saja, pengajuan ini ditolak mentah mentah oleh perwakilan korban Lapindo. Namun perwakilan korban Lapindo dari GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo) yang dimotori oleh Khorul Huda menyatakan memahami kebijakan LBI. Para korban Lapindo Non GKLL menolak pengajukan LBI itu. Sebab kalau kebijakan ini dilaksanakan, rata-rata korban Lapindo hanya mendapatkan cicilan sebesar Rp. 3 juta per bulan, dengan asumsi Rp. 40 milyar dibagi dua belas ribuan berkas para korban Lapindo.

Mendapatkan tentangan dari mayoritas perwakilan korban, LBI menaikkan nilai cicilan 80 persen kepada warga. Mereka menyatakan bahwa kemampuan LBI maksimal Rp. 15 juta per bulan untuk cicilan aset 80 persen aset warga. Seolah mengadapi jalan buntu, mayoritas korban “menyepakati” cicilan ini. Diumumkan pula bahwa cicilan Rp. 15 juta per bulan akan dibayarkan di awal bulan. Bahkan, Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyampaikan bahwa jika LBI ingkar janji atas keputusan ini, pihaknya siap melakukan tindakan hukum.

Sekali lagi apa yang terjadi, beberapa bulan terakhir, cicilan lambat laun dibayarkan diakhir bulan, bahkan dua bulan ini cicilan 80 persen belum terbayarkan kepada sebagian besar warga korban Lapindo. Jika sudah begini keadaannya, adakah tindakan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri terhadap LBI? Kemana lagi korban Lapindo harus mengadu? Kini telah tujuh sampai delapan bulan LBI menunggak pembayaran kepada korban. Tanggal 8 Desember 2011 lalu mereka bahkan telah aksi memblokir jalan raya dan rek kereta api. Usaha itupun tak menggoyahkan sikap pemerintah untuk lebih serius tangani masalah ini. Sungguh naif memang, karena yang kita hadapi adalah rejim pesolek yang pura pura demokratis.

Penulis: Relawan Untuk Korban Lumpur Lapindo

Urgensi Sastra Jawa Pinggiran

2007-07-02T16:45:00.000-07:00

Oleh:Paring Waluyo Utomo

Babad Tanah Jawa {BTJ}oleh sebagaian sejarawan dan peminat sastra Jawa seringkali dianggap sebagai maha karya yang “adiluhung”. Karena teks itu dianggap mencerminkan keluhungan Jawa, seringkali dijadikan referensi utama untuk menengok Jawa pada masa lalu.
Cara penglihatan semacam ini sebenarnya juga pernah terjadi di Eropa menjelang abad 19. Mahzab Leavisisme senantiasa memandang sastra atau kebudayaan itu dari kalangan kelas aristokrat. Bagi mahzab ini, sastra atau kebudayaan kelas pekerja atau orang kebanyakan yang tidak ningrat, tidak terpelajar adalah budaya massa yang tidak mencerminkan kebaikan. Pandangan ini muncul di Eropa dikarenakan saat itu pecah revolusi indutri yang mampu memproduksi budaya massa. Kalangan artistokrat merasa tersingkir dalam wacana publik dengan lahirnya budaya massa itu. (dalam: John Storey:1993 dan Chris Barker: 2000)
Dua kasus cara penglihatan semacam itu jelas sekali sangat politis. Padahal kalau kita jeli menelusuri karya-karya sastra klasik Jawa, sejatinya kita juga harus mau melihat “politik-kebudayaan” pada jaman karya itu dilahirkan. Sehingga kita bisa mendapatkan sejarah Jawa secara berimbang. Yakni sejarah yang tidak semata-mata dikeluarkan oleh Keraton atau kaum aristokrat {baca:negara}.
Ketika penulis melakukan pengamatan atas karya sastra keraton, misalnya saja Babad Tanah Jawa, banyak kisah-kisah yang di “korup” sehingga kisah itu sengaja tidak dinarasikan. Kalaupun dinarasikan, maka pihak yang mencoba kritis terhadap keraton senantiasa digambarkan begitu mengerikan, seolah-olah sebagai pendosa tiada ampun.
Misalnya saja pengarang {BTJ} dengan sengaja menghilangkan kisah Ki Ageng Mangir. Padahal pribadi ini memiliki andil besar dalam pendirian Mataram {Islam}. Tanpa andil dan jasa Mangir, muskil Panembahan Senopati {Raja Mataram} mampu membuka Hutan Mentaok yang diberikan oleh Sultan Pajang. Karena keserakahannya, Senopati akhirnya membunuh Mangir, itupun melalui jalan yang licik, yakni mengumpankan puterinya yang bernama Pambayun untuk menundukkan Mangir. Kisah tentang Mangir ini justru di ekspose oleh BTJ yang dituliskan kembali oleh Belanda, tentu sebuah catatan BTJ versi Belanda. Kisah Mangir kemudian di tuliskan kembali oleh sastrawan kawakan kita, Pramoedya Ananta Toer.
Kisah antagonisme orang-orang Keraton yang menyembunyikan diri dalam ideologi “adiluhung” seolah belum usai. Ketika Mataram {Islam} tidak berhasil menundukkan Blambangan {Banyuwangi} karena kegigihan orang-orang Osing itu, pihak Mataram menyuruh para pujangga menggambarkan Minak Jinggo, Raja Blambangan dalam figurasi yang begitu menakutkan, yakni sesosok buta dengan tabiatnya yang jahat.
Model kuasa “politik-kebudayaan” lain juga dapat kita lihat pada masa Paku Buwono II saat berkuasa atas Keraton Surakarta. Akibat perselingkuhan kekuasaan agama dan negara, seorang pujangga keraton yang bernama Yasadipura I menggambarkan ajaran Syekh Mutamakin {dari Bolek, Tuban} sebagai ajaran yang sesat. Hal ini terjadi karena Syekh Mutamakin mengajarkan kritisisme untuk menggantikan dogmatisme syariah yang dikembangkan oleh Ketib Anom dari Kudus. Karena Ki Ketib Anom memiliki kedekatan hubungan dengan kekuasaan, maka Syekh Mutamakin diekslusi dari ranah publik sampai ia meninggal di Kajen, Pati. Namun begitu nasibnya tidak se tragis Syekh Siti Jenar. Atas tabiat Syekh Mutmakin itu, Yasadipura I (sebagai orang keraton) menggambarkan ajaran-ajaran Mutamakin dalam Serat Cebolek yang ujung-ujungnya ikut menghakimi pandangan Syekh Mutamakin.

Can be subaltern speak?
Istilah can be subaltern speak? diatas saya kutip dari karya Gayatri Spivak. Spivak (1988) memberikan perhatian untuk mewujudkan kemandirian kelompok-kelompok marjinal atas kebudayaannya sendiri, tanpa harus didefinisikan secara sepihak oleh mereka yang berkuasa. Ia justru melihat bagaimana orang-orang pinggiran yang marjinal membangun sketsa kebudayaan dari mereka yang dominan. Jadi spivak membalik alur kebudayaan diruang publik yang selama ini di driver dari kalangan atas.
Pendekatan yang dibuat oleh Gayatri Spivak diatas mengilhami kita untuk membaca kebudayaan Jawa tidak serta merta dari Keraton. Dalam hemat saya, penting bagi kita untuk membaca kebudayaan Jawa dari sumber-sumber yang selama ini diabaikan, misalnya saja dalam sastra lisan seperti: mantra, dan kidung. Sastra lisan dipergunakan oleh rakyat kebanyakan untuk merepresentasikan kebudayaannya.
Kita mungkin selama ini abai menggunakan sumber-sumber lisan dari “orang bawah” alias wong cilik. Kalaupun kita terlibat intens dengan sumber-sumber tersebut, misalnya saja mantra dan kesenian, seringkali kita jatuh pada ranah mistisisme (dalam melihat mantra) dan hiburan semata (dalam melihat kesenian).
Mungkin penting bagi kita untuk melihat sebenarnya geneologi sastra itu. Machenery (dalam Terry Eagleton;2002) melihat bahwa karya sastra itu bukan sesuatu yang terpusat (centrelized), akan tetapi terpecah dan memancar. Tak ada makna dan struktur yang tersentral, yang ada adalah pertentangan dan perbedaan makna yang terus menerus hadir.
Karena karya sastra itu sifatnya decentering, maka sastra yang dikembangkan oleh kaum pinggiran menjadi penting adanya, sehingga kita tidak silau dengan gmerlapnya kebudayaan keraton. Wong cilik yang kerapkali termarjinalkan sejatinya sangat kaya produk-produk kebudayaan. Melalui dongeng, wong cilik melakukan pendidikan kebudayaan kepada penerusnya.
Misalnya saja di sebuah komunitas di Juwana, ada sebuah kelompok ketoprak yang bernama Bakaran. Ketoprak ini tidak mengomersialisasi diri, ketoprak ini dipakai dan diperankan oleh orang-orang desa setempat. Ketoprak ini mengajarkan beragam cerita resistensi terhadap kebudayaan keraton yang mereka anggap hegemonik. Melalui beragam cerita dalam ketoprak ini kita dihadapkan sisi lain dari kehidupan Jawa, yakni sebuah pandangan kebudayaan Jawa dari orang desa.
Dengan mengangkat sumber-sumber sastra dan kebudayaan pinggiran, kita berharap menemukan kembali dunia yang telah hilang. Yakni sebuah kebudayaan Jawa yang berasal dari beragam komunitas, dan tidak monoton. Sehingga cara penglihatan kita tidak mirip kacamata kuda.